(3) SKPD sebagai penanggungjawab UAKPA/B Dana Tugas Pembantuan wajib menyusun Laporan. Menurut PP 58 Tahun 2005 Pasal 14 ayat (2), Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD mempunyai tugas yaitu: * meneliti kelengkapan SPP-LS yang diajukan oleh PPTK * meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU dan SPP-TU yang diajukan oleh bendahara pengeluaran * menyiapkan SPM * menyiapkan laporan. bendahara pengeluaran SKPD. Menurut PMK Nomor 162/PMK. Secara umum, penerbitan SP2D. PENATAUSAHAAN 1. Bendahara pengeluaran SKPD/Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD Dalam sistem akuntansi kewajiban, Bendahara Pengeluaran SKPD/Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD mencatat semua pengeluaran kas terkait transaksi kewajiban di SKPD. 05/2013 Tahun 2013 tentang Kedudukan Dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara T. 21. Pihak-Pihak yang Terkait dalam Prosedur Akuntansi Belanja di SKPD 40 F. SKPD), Bendahara Penerimaan SKPD, Bendahara Penerimaan Pembantu SKPD, Bendahara Pengeluaran SKPD, Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD, dan PA/KPA. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan,. Meneliti kelengkapan SPP-UP/GU/TU/LS yang diajukan oleh bendahara pengeluaran; Menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM); Melakukan. 000 yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran SKPD O sebagai uang. 15. Pencatatan awal terhadap bukti–bukti tersebut dilakukan oleh Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pembantu dalam Buku Kas Umum (BKU) dan Buku Pembantu Lainya. Adapun informasi pelatihan dimaksud dapat diakses pada tautan dengan target peserta adalah calon bendahara dan bendahara cadangan/pengganti bendahara pada satuan kerja pengelola keuangan APBN. PROSEDUR AKUNTANSI PENDAPATAN Peraturan Pemerintah No. TUGAS AKHIR EVALUASI SISTEM AKUNTANSI… NUHA FATHINA R. Untuk melaksanakan sebagian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bendahara pengeluaran pembantu skpd berwewenang: €¢ pembantu bendahara adalah pegawai yang mempunyai tugas untuk membantu bendahara dalam melaksanakan tugas kebendaharaan; Pemberdayaan masyarakat di kelurahan, tclah diatur. Tugas-tugas Bendahara Pengeluaran telah dicantumkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK. Bagaimana bendahara pengeluaran SKPD melaksanakan tugasnya apakah sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku atau belum, jika belum apa penyebabnya, apakah semata-mata karena kesalahan bendahara atau ada penyebab lain. Buku Saku Untuk Pembantu Bendahara Pengeluaran. Dengan informasi ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih. Sub Sistem Penerbitan SP2D 4. Jenis Belanja Berdasarkan Pasal 55 Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, klasifikasi Belanja Daerah1. 1. Menyiapkan SPM; c. Bendahara penerimaan pada SKPD memiliki tugas menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya,. “Bendahara Pengeluaran SKPD adalah pegawai yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam. bendahara umum daerah e. Melaksanakan anggaran. Pelaksanaan tugas dan fungsi PPK-SKPD dalam kegiatan menyiapkan laporan keuangan SKPD dilaksanakan oleh bendahara pengeluaran seperti yang terjadi di dinas pendidikan, dinas kesehatan dan sekretariat DPRD. Bendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu; dan 9. PIHAK TERKAIT 1. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan SKDP. perundang - undangan yang berlaku; 2. Berikut ini merupakan tugas lengkap seorang bendahara pengeluaran pembantu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PEKERJAAN UMUM,. 2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkatBendahara Pengeluaran menerima UP/TUP/GUP dari Kuasa BUN untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan operasional kantor sehari-hari. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK SKPD). Diterbitkan SP2D UP sebesar Rp 5. 1. Tugas dan Tanggung Jawab Bendahara Pengeluaran. 19. Consultant at Medina Consulting. - - Sub Bagian Tata Usaha. Ketentuan Perpajakan. Mencatat I membLAukan dalam Register Penerimaan Laporan Pertanggungþwaban (SPJ) PPK-. melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada SKPD; b. adi gustika. Modul Pengelolaan Uang Persediaan merupakan salah satu modul yang digunakan dalam. b. 14. Bendahara Negara Terse rtifikasi yang selanjutnya. SKPD yang mendapatkan alokasi Dana Tugas Pembantuan merupakan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (UAKPA/B) Tugas Pembantuan. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP-TU dan SPP-LS; b. Angga^an melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10. 05/2013, Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam pelaksanaan APBN pada Kantor/Satker Kementerian Negara/Lembaga. diterimanya ke Rekening Kas BLUD Puskesmas. Akuntansi PPKD merupakan entitas akuntansi yang dijalankan oleh fungsi akuntansi di SKPD yang mencatat transaksi-transaksi level Pemda sebagai pelaksanaan dari DPA PPKD. 2. dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah di unit kerja. 1. kebenaran admisitratif keuangan, maka PPK-SKPD untuk penatausahaan pengeluaran harus melakukan a). tugas dan fungsi SKPD. Nov. Kepala SKPD atas usul Bendahara Pengeluaran dapat menetapkan. Bendahara Pengeluaran meenurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, manatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. Pembayaran kepada 1 (satu) penerima/penyedia barang/jasa paling banyak sebesar Rp. (2) Guna kelancaran pelaksanaan kegiatan, Menteri/Pimpinan Lembaga atau Pejabat yang diberi kuasa dapat mengangkat satu atau lebih BPP. Kepala daerah menetapkan Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan pada SKPD dan SKPKD. Bawahan Langsung : - 4. 16. 1. Pelimpahan UP kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu berakhir ketika sub kegiatan unit SKPD yang bersangkutan telah selesai Bendahara Pengeluaran SKPD M menggunakan uang persediaan untuk pembayaran transaksi operasi sehari-hari meliputi listrik sebesar Rp2. Pengembalian pendapatan. Melakukan pembayaran atas perintah bendahara pengeluaran – Membuat laporan penerimaan dan pengeluaran kas; – Mengajukan kebutuhan uang per kegiatan kepada Bendahara Pengeluaran. 000 Persediaan ATK 500. II. 05/2012, untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan/belanja, Menteri/Pimpinan Lembaga mengangkat Bendahara Penerimaan dan/atau Pengeluaran di setiap Satker serta menegaskan bahwa kewenangan pengangkatan Bendahara. 000 kepada PA melalui PPK SKPD. TATA CARA. 12. URAIAN JABATAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU. BUPATI BALANGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 33 TAHUN 2021 TENTANG TRANSAKSI NON TUNAI. Memberikan masukan kepada pimpinan. Senin, 9 November 2015 06:00 WIBMembuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) meliputi: (1) Buku Kas Umum Buku Pembantu BKU yaitu buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Objek; Melaksanakan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi Pembantu Bendahara Pengeluaran SKPD. TUGAS URAIAN TUGAS 1 Drs AEP KUSMARA Pejabat Penatausahaan - Meneliti. c. Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Satuan Kerja Perangkat Daerah. Slide_PMK_190_PMK_05_2012. BENDAHARA PENGELUARAN SKPD . Melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara. 01/1/2023: Tahun: 2023: Jenis: Surat Keputusan Ketua Pengadilan: Tanggal. Bendahara Pengeluaran Pembantu • verifikasi surat permintaan pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah dari bendahara penerimaan Pembantu/Lainnya; Menyusun laporan keuangan SKPD • Verifikasi dilakukan untuk meneliti kelengkapan dan keabsahan SPP-TU dan SPP-LS yang diajukan oleh Bendahara. paparan ini menjelaskan tentang tata cara penatausahaan dan pembukuan bendahara pengeluaran di SKPD. YUSRAN LAPANANDA, SH. Ahmad Yani No 1 Bekasi Selatan. PENATAUSAHAAN 1. Dokumen yang Digunakan hal ini bendahara pengeluaran dan PPK-SKPD yang mampu menjalankan perannya dengan baik dan benar. Uraian Tugas 1. 06 BAB VI PPH 25 dan Rekonsiliasi. Besaran UP untuk masing-masing SKPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah tentang besaran UP, yang ditetapkan satu. PERMENDAGRI NOMOR 77 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAN KEUANGAN DAERAHPenerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara Khusus, dan/atau PPTK. Bendahara Pengeluaran SKPD, yang memiliki tugas menyiapkan dan mencatat dokumen atas transaksi tunai belanja SKPD. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK. 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri. 1 Dokumen Sumber yang Digunakan PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUB. Di samping itu, tugas bendahara pengeluaran SKPD diatur di dalam pasal 4 ayat (1) Permendagri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya, Bendahara pengeluaran SKPD bertugas untuk menerima, menyimpan, membayarkan,. 000,- Tanggal 3 Januari 2016 Bendahara Pengeluaran SKPD “A” mengajukan Surat Permintaan Pembayaran -Uang Persediaan (SPP-UP) sebesar Rp 10. Keuangan dan SP2TP 3. 4 Penatausahaan Bendahara Pengeluaran Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menata -usahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. Bendahara Pengeluaran pada SKPD juga wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas. Tugas 7 Jawaban Kasus 1907311040 Gustika Adi Wiratama. Tanggung Jawab Tugas Pokok. Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. , MH bersama Ketua DPRD Kuningan Nuzul Rachdy, SE menerima penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan. Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran. 18. (SPJ) bendahara pengeluaran pembantu. Berikut beberapa diantaranya…. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk membiayai pengeluaran atas pelaksanaan APBD yang tidak cukup didanai dari UP dengan batas waktu dalam 1 (satu) bulan. 000 7. 1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa. register penerimaan SPJ pengeluaran. Mengembalikan kelebihan uang panjar kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu k. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Permendagri No. SAMARINDA–Penting bagi setiap bendahara pengeluaran pada setiap SKPD di lingkungan Pemprov Kaltim mengetahui, memahami dan mengerti tata cara perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPN/PPh. 000 ke kas daerah dari penerimaan retribusi. Penelitian yang dilakukan Trisnaningsih (2004),. 4 Bendahara Pengeluaran SKPD/ SKPD Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima,. 000. Bendahara Pengeluaran menerima dan mengelola uang yang berasal dari dana Rupiah Murni DIPA BLU yang bersangkutan dan/ atau yang diterima dari Bendahara Penerimaan untuk digunakan sesuai rencana kebutuhan. Bendahara penerimaan hanya ada pada SKPD yang yang memiliki hak untuk memungut penerimaan SKPD serta bertanggungjawab atas penerimaan SKPD. Pedoman penatausahaan kas dan pengelolaan rekening oleh Bendahara Pengeluaran/BPP menegaskan tentang asas umum, penatausahaan kas, pemeriksaan kas, rekonsiliasi internal, penyusunan dan penyampaian LPJ, serta ketentuan pengelolaan rekening. jdih. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah. 3. (4) Untuk melaksanakan sebagian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bendahara pengeluaran pembantu SKPD berwewenang: a. kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya. Pos tentang bendahara skpd yang ditulis oleh Yusran Lapananda. (1) (2) APBN dalam satu tahun anggaran meliputi: hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih; kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih;PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI. 15. 14. Nama Jabatan : Bendahara 2. c. PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUB. b. PERMENDAGRI No. Tugas : - Menyusun laporan pertanggungjawaban APBD - Menandatangani SSP, memungut dan menyetorkan pajak - Menandatangani. Dalam Sistem Akuntansi Pendapatan SKPD, Bendahara Penerimaan SKPD mempunyai tugas dan fungsi: a) Mencatat dan membukukan semua penerimaan pendapatan ke dalam Buku Kas Penerimaan;. b. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD); 8. Yang patut menjadi perhatian yaitu Bendahara Pengeluaran. e. Bendahara Pengeluaran 4. ditunjuk bendahara pengeluaran pembantu SKPD untuk melaksanakan sebagian tugas dan wewenang Bendahara Pengeluaran SKPD. Provinsi Sulawesi BaratBendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Negara dalam pelaksanaan APBN pada Kantor/Satker Kementerian Negara/Lembaga. Artinya bahwa BPKAD dan BAPPENDA merupakan koordinator dalam pengelolaan keuangan dari seluruh SKPD di Kabupaten Kuningan yang meliputi penyusunan APBD, pelaksanaan dan penatausahaan APBD serta pertanggungjawaban dan pelaporan APBD. menerima dan menyimpan uang persediaan yang berasal dari Tambahan Uang dan/atau pelimpahan UP dari bendahara pengeluaran; 23. 6 Laporan OperasionalURAIAN TUGAS BENDAHARA. (2) Rekening pengeluaran SKPD dibuka atas nama bendahara pengeluaran SKPD atau. . Atasan langsung : PJ. Pasal 7 (1) Bendahara Pengeluaran PPKD melakukan proses penatausahaan pembiayaan pada aplikasi SIMDA Keuangan dan. 2. Uraian Tugas Bendahara Pengeluaran. Bendahara harus menyimpan catatan pengeluaran dan penerimaan keuangan, termasuk pembayaran yang dilakukan oleh organisasi. Data ini meliputi informasi tentang besaran gaji pokok, tunjangan, potongan, dan komponen lainnya yang relevan. Keuangan dan SP2TP 3. Verifikasi terhadap LS- Barang dan Jasa dilakukan sebelum pengajuan SPP oleh bendahara, Jika kegiatan dimaksud dilaksanakan oleh PPTK, maka tahapan verifikasi dimulai dari PPTK kemudian diverifikasi oleh PPK - SKPD untuk selanjutnya diserahkan kepada bendahara. Nama Jabatan : Bendahara Pengeluaran Pembantu 2. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. go. Tahun anggaran meliputi masa satu tahun mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Penerimaan uang dari entitas pelaporan lain yang menambah ekuitas dana lancar dan tidak wajib. PENGAJUAN SPP UANG PERSEDIAAN (SPP-UP) 1) Pada permulaan tahun anggaran Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP uang persediaan (UP) kepada pejabat pengguna anggaran. Penggantian UP (SPM-GUP) dapat dilakukan jika dana UP telah dipergunakan paling sedikit 50% ( lima puluh persen ). 15. 2. memperoleh kepastian bahwa pengeluaran yang tercantum pada tanda bukti transaksi telah sesuai dengan tujuan belanja dan tujuan kegiatan dalam surat tugas/surat keputusan/undangan/surat perintah kerja/surat perjanjian. PPTK sebelum diverifikasi PPK-SKPD pada saat-saat tertentu tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Tugas dan tanggung jawab bendahara pengeluaran adalah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.